Mega Proyek Indonesia Jembatan Selat Sunda, Pembiayaannya?

Indonesia merupakan negara kepulauan, jumlah pulau yang terdapat di Indonesia mencapai 17.508 pulau. Pulau dengan penduduk terbanyak terdapat di pulau jawa, dimana hampir 60% dari penduduk indonesia tinggal di pulau jawa, begitu juga dengan pulau sumatera dimana pulau sumatera ini juga merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Perekonomian kedua pulau ini cukup maju, namun sayang kedua pulau ini terpisahkan oleh selat sunda. Selat sunda ini sedikit menghambat transportasi barang dan jasa, dimana dengan menggunakan kapal feri baik dari pulau sumatera menuju pulau jawa membutuhkan waktu 2-3 jam, belum lagi dengan tingginya jumlah penumpang yang menaiki kapal feri tiap harinya. Dari Bakauheni saja tiap tahunnya jumlah penumpang mencapai 450.523, sedangkan dari Merak mencapai 364.329 orang tiap tahunnya, dan tiap tahun terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 6,29%.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah provinsi lampung dan banten mencari solusi, dan akhirnya terdapat dua alternatif untuk menjadi penghubung kedua pulau ini yaitu dengan membangun jembatan atau terowongan. Dengan segala pertimbangan ahirnya dipilihlah jembatan sebagai alternatif yang paling memungkinkan. Jembatan Selat Sunda diharapkan nantinya dapat mengembangkan dan membangkitkan perekonomian di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Berikut ini merupakan spesifikasi jembatan selat sunda yang aka dibangun nanti :

• Panjang 29 km
• Lebar 60 m
• Jalan mobil 2 x 3 m
• Jalan sepeda motor dan pejalan kaki 2 x 1 m
• Double track kereta di tengah
• Lokasi 50 km dari gunung krakatau
• Design tahan gempa dan tsunami
• Melintasi 3 pulau, pulau Prajurit, sangiang, dan ular
• Terdiri atas dua jembatan gantung berbentang ultra panjang 3,5 km dan 7 km
• Terdiri atas tiga jembatan konvensional berbentang 6-7,5 km
• Kapasitas maksimum 160 ribu kendaraan per hari dan 31.318 orang per hari
• Barang seperti batu bara sekitar 1,75 juta ton per tahun atau 4,7 ribu ton per hari

Sumber pendanaan yang digunakan yaitu konvensional dan non konvensional, dana konvensional dari APBN dan APBD dari pemprov lampung dan banten, sedangkan biaya non konvensional dari investasi pihak asing. Dana yang digunakan untuk membangun jembatan selat sunda ini mencapai 92 triliun rupiah, namun akibat kurang siapnya pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan jembatan selat sunda ini akhirnya pembangunan ini terjadi kemunduran. Dampak dari kemunduran perencanaan dan pembangunan jembatan selat sunda ini mengakibatkan nilai proyek semakin besar, dari yang awalnya biaya perencanaan dan pembangunannya Rp 92 triliun terus berubah menjadi Rp 100 triliun, Rp 170 triliun, dan terakhir biaya pembangunannya mencapai Rp 250 triliun. Jumlah ini bertambah dikarenakan ada rencana baru dari pemerintah yaitu pembangunan rel kereta api dan pengembangan kawasan strategis di jembatan selat sunda tersebut.

Strategi pembiayaan yang dilakukan dalam pembiayaan pembangunan jembatan selat sunda ini menggunakan skim KPS (kerja sama pemerintah swasta) dimana melibatkan konsorsium PT. Bangungraha Sejahtera mulia yang terdiri dari 3 pihak yaitu PT. Artha Graha, Pemprov lampung dan banten. Selain itu telah ada 5 investor yang telah tertarik untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan jembatan selat sunda ini, dimana para investor tersebut berasal dari China, jepang, timur tengah, prancis dan korea.

Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah :

· Strategi pembiayaan apa yang dapat digunakan sebagai pendukung pembiayaan pembangunan jembatan selat sunda tersebut?

Melihat sistem kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pembiayaan pembangunan jembatan selat sunda, pemerintah menggunakan skim pembiayaan joint venture, dimana pada dasarnya, joint venture merupakan sebuah bentuk kerja sama pihak swasta dalam membiayai atau melakukan pembangunan. Join Venture juga dijadikan alternatif untuk privatisasi secara penuh yang mana sektor publik dan sektor swasta berbagi tanggung jawab dan kepemilikan untuk memberikan pelayanan. Pada Joint Ventures, sektor publik dan swasta membentuk perusahaan baru atau berbagai kepemilikan atas perusahaan yang ada untuk memberikan pelayanan. Sedangkan persentase kepemilikan dari proyek tersebut dapat ditentukan melalui perjanjian tertulis (MoU). Pada akhirnya, kepemilikan proyek ini akan dikembalikan ke pemerintah seperti layaknya metode BOT.

Untuk itu pemerintah seharusnya lebih serius dalam negoisasi dengan para investor asing, dikarenakan banyak investor asing yang berminat dengan proyek jembatan selat sunda ini. Jangan sampai kasus monorel dijakarta terulang, dimana kurangnya keseriusan dari pemerintah dalam melakukan negoisasi sehingga investor yang sebelumnya sudah berminat dan tertarik dengan proyek tersebut akhirnya mundur.

Dan strategi lain dalam pembiayaan pembangunan jembatan selat sunda adalah, pemerintah tidak hanya bekerjasama dengan satu investor asing, kenapa??

Karena apabila investor tersebut dalam pengerjaan proyek tersebut mengalami kekurangan dana tidak menghambat pembangunan proyek jembatan selat sunda tersebut. Pemerintah harus menggandeng beberapa investor asing untuk bekerjasama (konsorsium) sehingga resiko yang ada dapat diminimalkan dan pembangunan jembatan selat sunda tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Mengingat jembatan selat sunda tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar.